Belumlagi kebobrokan lain, seperti suka melakukan praktik mafia anggaran dan sebagainya.

Mereka yang hadir kurang dari 50 persen dari total 560 anggota DPR. Padahal gedung DPR sudah dihias megah sekaligus untuk merayakan HUT ke-66 MPR/DPR. Tapi forum terhormat tersebut justru dijadikan sejumlah anggota DPR sebagai panggung untuk mempertontonkan kebobrokan mereka.

Demikian penilaian Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, pengamat politik Netral Institute Djoko Waluyo, dan Ketua DPR periode 1999-2004 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung di Jakarta kemarin.

Dalam forum itu juga terungkap bahwa terdakwa kasus korupsi M Nazaruddin (Fraksi Partai Demokrat) dan terpidana yang sudah dipenjara, Misbakhun (Fraksi PKS), ternyata belum dipecat dari keanggotaan di DPR.

“Tak hanya berkinerja buruk, kualitas anggota DPR 2009-2014 ini juga tak baik,” ujar Sebastian Salang.

Dia mengungkapkan, DPR merupakan cermin praktik politik yang amat dasar, yaitu siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini merupakan dampak kualitas dan kompetensi kalangan anggota DPR yang kurang mumpuni, di samping akibat tidak adanya desain besar di pemerintahan.

“Politik menjadi komoditas, tidak lagi sebagai panggilan hidup. Menjadi anggota DPR lebih merupakan pekerjaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya, bukan untuk memperjuangkan nilai tertentu,” kata Sebastian.

Secara terpisah, Djoko Waluyo mengatakan, kinerja buruk membuat DPR makin teralienasi dari rakyat yang mereka wakili. “Mereka tak lagi nyambung dengan rakyat. Perilaku politik anggota DPR menjadi hal asing bagi rakyat,” katanya.

Djoko mengaku heran mengapa DPR selalu mempertontonkan kebobrokan, seperti membolos massal justru pada forum terhormat seperti sidang paripurna.

Sementara itu, Akbar Tandjung menyesalkan sekitar 220 anggota DPR yang tidak menghadiri sidang paripurna pertama sekaligus halal dan peringatan ulang tahun ke-66 DPR/MPR, kemarin. Menurut dia, mestinya anggota DPR menjadikan acara ulang tahun itu sebagai momentum untuk meningkatkan citra parlemen yang belakangan mengecewakan rakyat. Apalagi, Ketua DPR Marzuki Ali dalam pidatonya menyebutkan, masih banyak undang-undang yang belum diselesaikan DPR.

“Ini hendaknya menjadi tantangan bagi anggota DPR ke depan. Apalagi saat ini masyarakat menilai kinerja DPR masih jauh dari harapan. Kalau kinerja DPR seperti ini terus, bisa saja terjadi delegitimasi DPR. Ya mungkin saja ketidakhadiran mereka dalam sidang paripurna karena mereka masih larut dalam suasana Lebaran. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan,” kata Akbar.

Buruknya kinerja DPR tidak hanya menjadi tantangan bagi fraksi-fraksi, tetapi juga bagi partai-partai politik, terutama dalam proses rekrutmen kader. “Partai politik harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan calon anggota legislatif supaya tidak terjadi hal semacam ini,” kata Akbar.

Menurut pantauan Suara Karya, suasana sidang paripurna DPR, kemarin, yang digelar di Gedung Nusantara II terlihat lengang. Bagian depan, belakang, sisi kanan, dan sisi kiri gedung kosong. Padahal menurut aturan, untuk bisa dinyatakan sah, sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie tidak mengumumkan jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna itu. Padahal biasanya jumlah anggota DPR yang hadir diumumkan karena menentukan sah-tidaknya sidang.

Dalam rekap daftar hadir rapat paripurna kemarin, pada pukul 10.15 WIB baru 316 dari 560 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan di lembar absensi. Anggota fraksi terbesar, Partai Demokrat, yang teken absen baru 88 dari 140 anggota.

Sementara Fraksi PDIP yang memiliki 94 anggota, hanya 44 anggota yang tanda tangan. Fraksi PKS, dari 57 anggota hanya 32 anggota yang membubuhkan tanda tangan. Fraksi PAN, dari 46 anggota hanya 25 anggota yang menandatangani daftar hadir. PPP yang memiliki 38 anggota, hanya ada tanda tangan 17 anggota. PKB lebih tragis lagi, dari 28 anggota, yang tanda tangan hanya 9 anggota.

Dua partai lainnya, Gerindra yang memiliki 26 anggota hanya lima anggota yang belum tanda tangan. Dan terakhir, Hanura yang memiliki 17 anggota, hanya tiga orang saja yang belum tanda tangan.

Area sekitar lobi tampak lebih meriah dengan adanya bunga dan tanaman hias di beberapa sudut. Bahkan, di undakan anak tangga menuju ruang sidang paripurna juga ikut diberi hiasan bunga-bunga dalam pot. Tak ketinggalan, tiang-tiang besar yang ada di lobi juga dihiasi dengan aneka tanaman hias.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Nazaruddin belum dipecat dari DPR karena masih menunggu keputusan Presiden SBY. DPR telah mengirimkan surat terkait pemecatan Nazaruddin ke Presiden, beberapa waktu lalu. “Sudah di meja Presiden, tinggal ditandatangani saja,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie.

Menurut Marzuki, surat pemecatan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut diserahkan ke Presiden tanggal 26 Agustus lalu. “Tinggal ditandatangani oleh Presiden. Surat tersebut diterima tanggal 26. Ada tanda terima di staf kabinet,” katanya.

Hal sama juga berlaku untuk Misbakhun yang belum mendapat surat pemecatan. “Belum, karena belum ada surat dari partai. Kita kan hanya memproses kalau ada yang mengajukan,” katanya.

Namun, Marzuki memastikan bila Misbakhun tidak akan bisa menjadi anggota DPR lagi. Hal ini dikarenakan Misbakhun sudah dinyatakan bersalah. “Saya sudah tanyakan bidang hukum, bisa nggak (jadi anggota DPR kembali). Katanya nggak bisa,” ucapnya.